Tak Akan Habis Membincang Papua. Mulai dari Koteka, Perang Adat, Eksotika Lembahnya, Hingga Kini, “Gunung Emasnya”
Tak dapat dipungkiri salah satu isu terhangat dua bulan terakhir ini adalah kasus yang tengah ditimpa oleh perusahaan penambangan raksasa Freeport. Hampir di semua koran-koran, televisi, milis-milis, hingga situs-situs tertentu membincangkannya. Perusahaan milik Amerika ini, kini, kadung terlilit masalah pelik. Mulai dituduh sebagai pelaku pencemaran lingkungan, hingga menggerus kekayaan alam. Bahkan tidak tangung-tanggung, mantan Ketua MPR, Amien Rais, menuding Freeport sebagai penjajah tiga kejahatan sekaligus, yaitu perpajakan, kerusakan lingkungan, serta penjarahan kekayaan alam Indonesia (Kompas, 13 Maret 2006).
Disinyalir, segenap rakyat Papua khususnya yang berada di Tembagapura, lokasi berdirinya perusahaan tersebut, membulatkan suara untuk menggoyang keberadaan Freeport di tanah mereka. Diduga, pembagian hasil yang tidak seimbang atas hasil penambangan serta porsi tenaga kerja yang tidak memprioritaskan penduduk setempat, adalah pemicunya. Isu ini kemudian makin terangkat dan terwacana dengan sukses di media. Berbagai media baik cetak maupun elektronik seolah berkoalisi mendedahnya. Sekan-akan berlomba, mereka menyajikan berita dengan gayanya masing-masing.
Namun, terlepas akan kebenaran atas fakta yang ada, di manakah fungsi humas Freeport berperan? Bagaimana langkah yang harus ditempuh humas Freeport untuk meng-counter opini publik yang terlanjur terekspos di masyarakat itu?
******
Sebagai humas Freeport, tentu saja bukan pekerjaan mudah untuk mengantisipasi berita atau opini yang telah tercuat di masyarakat. Isu atau opini tersebut secara langsung maupun tidak langsung telah mempengaruhi citra dan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat Papua pada khususnya, Indonesia, serta di mata internasional pada umumnya. Hal ini tentu saja akan berdampak negatif bagi perusahaan. Baik pada level mikro maupun level makro. Akan terjadi kelabilan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi, distribusi, dan income perusahaan. Dan cepat atau lambat, yang paling merasakan dampaknya nanti, adalah karyawan level bawah, sebagai calon pengangguran.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan dialog terbuka antara pihak perusahaan, masyarakat Papua, serta pemerintah. Di sini, yang berperan secara penuh adalah humas Freeport yang berperan sebagai fasilitator. Tentu saja pendekatan yang dilakukan tidak lagi dengan menggunakan aparat keamanan. Karena di samping sia-sia, justru hal tersebut akan memperuncing masalah dan menghilangkan kepercayaan mereka yang tinggal di ujung tanduk.
Pendekatan yang paling cocok adalah dengan menggunakan pendekatan sosio cultural. Dalam pendekatan ini, saya sebagai humas, harus mengetahui kondisi kultural masuarakat Papua. Mempelajari dan mengkaji kebiasaan-kebiasaan dan membimbing perlahan mereka menuju modernitas. Lalu menuntun mereka dan mengajak duduk bersama membincangkan permasalahan yang ada.
Proses ini tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Melihat kondisi perekonomian masyarakat Papua yang (memang) miris, tentu saja menjadi sebuah tamparan tersendiri bagi sebuah perusahaan besar. Logikanya, perusahaan tersebut harus menjamin kesejahteraan masyarakat sekitarnya (dengan menerapkan konsep ekologis dalam kehumasan).
Dalam konsep ini, sebuah perusahaan dan organisasi harus menempatkan lingkungan di sekitarnya sebagai lingkungan yang sebenarnya. Ia harus menjalin hubungan baik, saling menjaga, dan saling menguntungkan. Sehingga proses kerja-kerja perusahaan dan organisasi pun dapat berjalan dengan lancar tanpa ada satu pihak yang dirugikan. Dengan demikian, keharmonisan di tanah Papua (kembali) pulih dari kronisnya, dan jantung Freeport, kembali berdenyut sedari mula. Semoga tak salah langkah!
at defickry 